Pilkasun Kalipare Mencari Dasar Kekuatan Hukum Legalitas

Hembusan angin demokrasi mendera warga kampung yang terletak di desa atau ibukota kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Setelah menulis tentang pendaftaran untuk calon kepala Dusun (Kasun) sebesar 2 juta rupiah, tidak bermaksud memperbesar permasalahan yang ada, saya menulis tentang "Pilkasun Kalipare Mencari Dasar Kekuatan Legalitas" , karena ini yang menjadi latar belakang dimuatnya tentang urusan sepele pemilihan kasun sampai ditulis dikoran lokal Malang. adalah dasar sebagai fasilitas pemahaman bersama tentang aturan main atau tata tertib.

Nuansa demokrasi tentang pilkasun mulai bulan Desember 2010, dengan ditandainya oleh penggalangan masa salah satu calon. Anehnya penggalangan masa ini ditandai dengan koordinasi oleh orang-orang yang sepihak, yang berarti tidak untuk membicarakan bagaimana supaya hajat bersama warga dusun berlangsung dengan jujur adil dan berwibawa (uihh berwibawa, kok serius banget ya). Sampai-sampai ada tanda tangan dukungan terhadap salah satu calon. Terang saja namanya juga belum ada calon lain yang yang muncul , makanya saat disodori format isian tanda tangan para warga yang jelas-jelas orang kampung sekedar ikut. Untuk warga yang mempunyai daya kritis lebih tinggi tidak dilibatkan, hal ini menjadi pertanyaan, tentang pembunuhan karakter. Baru setelah warga memanas pihak pemerintahan desa mengadakan sosialisai mengingat jabatan kasun lama berakhir di tanggal 22 Juni 2011 lalu. sosialisai pertama dilaksanakan di bulan April sedangkan yang kedua di tanggal 4 Juni 2011.

Menurut orang pemerintahan desa, carut marutnya pemilihan kasun dikarenakan peraturan desa Kalipare belum ada. Tapi anehnya ketika Okemms konfirmasi kepada urusan pemerintahan desa Kabupaen Malang oleh petugas (Pak Agung) semua desa sudah ada perdesnya. Padahal Okemms saat itu membawa draf perdes yang tertulis 2011 dan belum ada legalitasnya dari pihak yang berwenang.