Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Banyak yang Setuju

Sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi MMS yang terlatak dalam AD ART organisasi , untuk menyampaikan informasi yang terjadi dan menyalurkan program-program pemerintah kepada anggota  , perlu saya sampaikan apa yang dilihat, dibaca atau didengar di blogg ini. Seperti diskusi interaktif tentang Revisi RUU TIPIKOR tentang revisi hukuman mati terhadap koruptor. Interaktif yang dilaksanakan sejak jam 00.30 sampai 02.00 pagi diikuti oleh penelepon yang berasal dari berbagai daerah---propinsi di Indonesia, bahkan ada yang dari singapura dan Malaysia yang tertarik terhadap RUU Hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Berbagai pandangan/pendapat yang dismpaikan mengenai hukuman mati tipikor ini berdasarkan alasan HAM atau agama.


Bagaimana pendapat narasumber tentang Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ??
Nara sumber yang dari MUI berpendapat bahwa Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) perlu selektif dalam pelaksanaanya, tidak boleh tebang pilih, jajaran penegak hukum harus disiplin. Tetapi mengevaluasi perjalan interaktif yang ada, nara sumber ini terkesan kurang memberi penekanan terhadap persetujuannya terhadap Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Di sesi yang kedua yaitu jam 01.15 s.d 02.00 nara sumbernya dari ketua lawyer surabaya Bapak Dading, yang sangat super setuju terhadap Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Pernyataan yang disampaikan sangat lantang bahwa kalau hukuman untuk koruptor hanya seperti sekarang hancurlah bangsa ini,
" bagaimana mas kalau ada 10 orang seperti Gayus tambunan, 10 kasus Bank century  ??? sedangkan satu Gayus saja membuat ketidakstabilan ekonomi", 
Di awal pernyataannya pak Dading mengatakan," untuk membicarakan masalah Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) memang banyak dasar yang bisa dipakai, orag yang mendasarkan pernyataannya pada agama, bisa saja mengatakan bahwa manusia tidaklah berhak mencabut nyawa orang lain. sedangkan yang dari HAM , Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ini melanggar HAM. Tetapi kalau tindakan sang koruptor ini lebih sadis, dia mencabut nyawa banyak rakyat Indonesia secara perlahan, karena buah dari tindakan korupsinya mengakibatkan harga barang mahal, obat mahal , apa-apa mahal. Lah kalau seperti itu mau kemana lagi klo tidak mati pada akhirnya. Tentang bahwa Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) melanggar HAM, sang koruptor itu sudah merampas hak banyak orang untuk mendapatkan rizki, bahkan hak untuk hidup--- bagaimana tidak dirampas hak untuk hidupnya kalo dia itu di PHK gara-gara perusahaan bangkrut karena dikorupsi , sehingga tidak berpenghasilan, kalau ada yang sakit tidak mampu membeli obat akhirnya kemana mas, mati bukan".


Dari sekian banyak penelepon ada yang memberi pendapat bahwa :
"hukuman mati harus selektif dan tidak setuju karena melanggar HAM" , ada juga yang menyarankan 
"lebih cocok hukuman untuk koruptor adalah minimal 40 tahun, sehingga setelah keluar dari penjara langsung mati". Atau pendapat yang mengukur nilai hukuman yang dibandingkan dengan pencuri ayam, 
"pencuri ayam dihukum 2 bulan penjara jika harga ayam itu 50 ribu maka apabila orang korupsi sebesar 100 juta maka hukumannya selama 100 juta di bagi 50 ribu kali 2 bulan , pokoknya sebagai acuan adalah ayam ".


Namun kebanyakan penelepon setuju dengan Hukuman Mati Untuk Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), karena berbagai macam penderitaan muncul akibat tindak korupsi itu, 
"kalau dipenjara masih mendapatkan layanan yang enak dan memakai uang rakyat, oleh karena itu lebih baik dihukum mati saja".
"Hukuman mati untuk memberi efek jera, agar tindakan korupsi tidak terus terusan terjadi di negeri,  hancurlah negara ini, mas".
"Perlu keseriusan dalam pemberantasan korupsi dari pemerintah, jangan seperti ini, masak mau direvisi dan hakim tidak pernah menerapkan hukuman mati karena ada indikasinya bahwa yang mendapat hukuman mati adalah koruptor yang mengakibat ekonomi negara dalam keadaan bahaya, ini kan indikator sulit sebagai acuan, seharus memakai indikasi kuantitas, korupsi 10 milyar dihukum mati, itu lebih jelas, namun harus berhai-hati karena berhubungan dengan nyawa seseorang".
PB NU berpendapat bahwa hukuman mati bagi koruptor perlu dipertahankan.


Hukuman mati bagi koruptor perlu dipertahankan dan dilaksanakan, Arab saudi yang sebagai pusat Islam saja menerapkan hukuman pancung, Amerika yang super demokrasi juga menerapkan hukuman setrop listrik, Malaysia menerapkan hukuman gantung, Indonesia yang sudah bertekat untuk memberantas korupsi di kampanye pemilihan presiden 2009 , RUU tipikor kok direvisi, bahkan jampidsus dukung penuh penghapusan hukuman mati bagi koruptor, pelaksanaan hukuman mati bagi korupstor belum pernah terjadi di negeri ini bagaimana bagaimana ngeri ini selanjutnya.